Dalam rangka untuk terus mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya upaya untuk mendorong badan publik semakin dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, Pergerakan MATA UMAT menyelenggarakan Workshop dan Bimbingan Teknis PPID yang diikuti oleh 23 badan publik Kecamatan se-Kabupaten Bekasi pada hari Selasa 30 September 2014. Bertempat di ruang Aula Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, acara Workshop dan Bimtek diikuti oleh sekitar lima puluhan orang utusan Kecamatan, yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan dan para Kasubag yang membidangi pelayanan masyarakat di Kecamatan, dengan Narasumber utama Ketua MATA UMAT Muhammad HS, yang akrab dipanggil MHS.
Dalam pemaparannya, MHS mengupas secara detil hal-hal terkait aturan main tentang keterbukaan informasi publik, mengacu kepada UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya. Yakni, PP nomor 61 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Dalam pemaparannya, MHS mengupas secara detil hal-hal terkait aturan main tentang keterbukaan informasi publik, mengacu kepada UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya. Yakni, PP nomor 61 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Selama sesi pemaparan yang lebih dari 2 jam lamanya, para Sekretaris Kecamatan (Sekcam) yang juga adalah sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Kecamatan, nampak begitu serius menyimak materi demi materi yang disajikan. Dan ketika dibuka sesi dialog serta tanya jawab, beberapa Sekcam dan Kasubag langsung menyambut antusias. Lalu, berbagai pertanyaan pun dilontarkan kepada Narasumber. Terutama hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh PPID Pembantu di Kecamatan. Mulai dari soal pelakanaan tugas pokok dan fungsi PPID Pembantu, bagaimana menyusun Daftar Informasi Publik, bagaimana mengelompokkan jenis-jenis informasi publik, bagaimana menentukan informasi publik dikecualikan, sampai bagaimana menghadapi type pemohon informasi yang punya motif negatif, dan bagaimana mengantisipasi serta menghindari terjadinya sengketa informasi publik.
Secara panjang lebar, MHS menjawab satu per persatu soal yang ditanyakan. Dan para penanya maupun peserta nampak sangat puas atas jawaban maupun penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Dalam penjelasannya, MHS banyak mengambil contoh-contoh model pelayanan di berbagai badan publik, serta contoh studi kasus sengketa informasi publik yang pernah terjadi dan ditangani oleh Komisi Informasi di tingkat pusat maupun di daerah. Termasuk penanganan kasus sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Negeri, hingga kasus sengketa informasi publik yang terkait dengan aspek hukum pidana yang ditangani oleh pihak Kepolisian.
Menjelang waktu sholat dzuhur, acara diakhiri dengan makan siang bersama. Yang konon suguhannya dikirim oleh seseorang yang bersimpati atas penyelenggaraan Workshop dan Bimtek yang dilaksanakan oleh Pergerakan MATA UMAT yang dilaksanakan secara mandiri, tanpa membebani anggaran Kecamatan ataupun APBD Kabupaten Bekasi.